Mengenal Dokumen ILO untuk Jurnalis ASEAN: Sebuah catatan singkat dari Bangkok

20150729000341

Oleh: F.X. Lilik Dwi Mardjianto*

Sejumlah jurnalis dan akademisi se-Asia Tenggara berkumpul di Bangkok selama lima hari, sejak 25 Juli 2015. Perwakilan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) juga berada di sana. Mereka berkumpul atas undangan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Isu besar yang menjadi topik pembicaraan adalah kaitan antara jurnalisme dan Hak Asasi Manusia. Forum tersebut berusaha membahas kebebasan pers sebagai salah satu hak dasar. Selain itu, forum tersebut juga membahas bagaimana jurnalis berperan sebagai human rights defenders melalui berita yang mereka buat.

Salah satu topik yang menarik perhatian peserta adalah peran jurnalis dalam memperjuangkan hak-hak kelompok khusus, dalam hal ini adalah para pekerja migran. Daya tarik tersebut adalah keterlibatan International Labour Organization (ILO) di dalamnya. Organisasi yang fokus pada hak-hak pekerja di seluruh dunia itu merancang kode etik bagi jurnalis Asia Tenggara dalam meliput isu terkait dengan migrasi lintas negara.

ILO melihat ASEAN sebagai pusat migrasi manusia. Migrasi tersebut mencakup beberapa fenomena, seperti pencari suaka, penyelundupan, perdagangan manusia, termasuk buruh migrant. Frekuensi migrasi di ASEAN akan semakin tinggi setelah negara-negara di Asia Tenggara itu terintegrasi dalam konsep komunitas ASEAN. Namun demikian, sebuah penelitian yang dilakukan oleh ILO menunjukkan masyarakat Asia Tenggara kurang memahami kebutuhan para pekerja migran di berbagai sektor, termasuk untuk diperlakukan secara sama dengan orang lain. Mereka juga tidak memahami kontribusi para pekerja migran terhadap ekonomi nasional. Salah satu penyebabnya, menurut ILO, adalah media massa. Bahkan, pengantar draf kode etik jurnalis yang diusulkan oleh ILO menyebut secara jelas bahwa media seringkali justru merendahkan makna pekerja migran. Misalnya, beberapa media di sejumlah negara sering menggunakan istilah yang sering merendahkan martabat pekerja migran, seperti “buruh”, “helpers”, “maids”, or “servants”, dll. Dalam beberapa pemberitaan, pekerja migran juga sering diasosiasikan sebagai penyebar berbagai penyakit dan pelaku kejahatan.

Kode etik yang ditawarkan oleh ILO memuat sepuluh pokok pikiran, yaitu:

  1. Media harus memberlakukan kebijakan editorial untuk menggunakan kata-kata yang tepat dan etis dalam memberitakan buruh migran. Untuk itu, sebuah “glossary”–yang juga telah disusun– akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kode etik.
  2. Media harus memberitakan segala yang terkait dengan migrasi secara berimbang dan berhati-hati. Selain itu, media juga harus menghindari generalisasi dan simplifikasi, serta sensasionalisme.
  3. Media harus melindungi pekerja migran yang bersedia berbicara. Bila perlu, media bisa menyamarkan identitas, jika narasumber meminta. Hal tersebut juga berlaku bagi keluarga para pekerja migran.
  4. Media harus berhati-hati dalam melakukan wawancara dan melaporkan berita yang berkaitan dengan anak-anak. Media harus memastikan bahwa wawancara tersebut dilakukan dalam pendampingan orang tua atau pendamping lainnya.
  5. Media harus melihat pekerja rumah tangga dan pekerja seks sebagai pekerjaan yang sah dan perlu diatur dengan Undang-undang.
  6. Media harus mengandalkan informasi dari para ahli dan organisasi yang mendalami isu-isu pekerja migran secara khusus untuk mendapatkan informasi yang tepat dan komprehensif.
  7. Media harus mengutamakan data-data yang akurat, terbaru, dan kredibel.
  8. Media harus menggunakan infografis secara bijak sehingga tidak merendahkan martabat pekerja migrant. Infografis mencakup tapi tidak terbatas pada gambar dan foto yang tidak memicu diskriminasi.
  9. Media harus meliput secara menyeluruh dan tidak terjebak pada eksploitasi yang diskriminatif dalam berbagai aspek, seperti kemiskinan, penderitaan, dan pelecehan.
  10. Media perlu mewadahi aspirasi dan pendapat dari para pekerja migrant.

ILO menyebut Code of Conduct for Reporting on Migration menjadi sarana yang efektif untuk membuat pemberitaan mengenai pekerja migrant menjadi lebih komprehensif dan etis. Daftar istilah yang melengkapi kode etik ini juga diharapkan bisa membantu wartawan untuk memilih kata yang—menurut ILO—tepat digunakan untuk mendefinisikan para pekerja migran.

ASEAN sepertinya belum bersikap terhadap usulan ILO tersebut. Namun demikian, secara moral, sebenarnya ASEAN tidak bisa menolak karana, pada 2007, ASEAN telah mendeklarasikan perlindungan hak-hak para pekerja migran. Kemudian, pada 2011, rekomendasi dari 4th ASEAN Forum on Migrant Labour secara jelas menekankan bahwa pemerintah dan organisasi sosial di negara-negara anggota ASEAN harus mengedepankan penggambaran yang positif mengenai identitas, hak dan martabat para pekerja migran.

Namun, bukan hal yang mustahil bahwa kode etik tersebut akan mengalami kendala teknis dan substantif. Secara teknis, kode etik dan lampirannya baru disosialisasikan di kawasan Eropa. Jurnalis di ASEAN belum mendapat kesepakatan untuk mendalami, apalagi berkontribusi. Tantangan teknis lainnya adalah keinginan ILO untuk menerjemahkan kode etik ke dalam bahasa masing-masing negara anggota. Penerjemahan bukanlah selalu hal yang mudah, apalagi apabila sudah dikaitkan dengan konteks budaya.

Di lain pihak, dari sisi substansi, sangat mungkin kode etik ini bertabrakan dengan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya internal setiap negara anggota. Sebagai contoh kecil, bagaimana mungkin kode etik yang mendorong pemahaman bahwa pelacur adalah pekerjaan yang sah bisa berlaku di negara yang secara moral mengecam para penjaja seks? 

*Penulis merupakan Dosen dan Koordinator Peminatan Jurnalistik di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.